Manajemen Kritis Sebagai Pencegahan Terorisme

Oleh :

Finda Anggitiyas Pujaningrum 1710103005

Umi Dwi Astuti 1710103007

Ahmad Alya Nur Akbar 1710103019

Hasika Cipta Novwedayaningayu 1710103033

Novika Rahmatika 1710103073

Fania 1710103081

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional. Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum marakanya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.

Bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka untuk mengatasi segala macam bentuk terorisme ataupun untk mencegah terjadinya tindakan terorisme, diaturlah daam Undang-undang. Serta menganalisis menggunakan manajemen kritis sebagai cara menetahui pelaku-pelaku terorisme yang sulit ditemukan. Adanya Undang-undang dan manajemen kritis itu jua berfungsi sebagai pencegahan kepada pihak terorisme untuk segan melakukan hal tersebut karena sudah banyak kasus yang tertangkap. Sebelum amandemen terhadap UUD 1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan setelah atau pasca amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai hak asai manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945. Dalam mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002. Yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear.

Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau acts wrong in themselves bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ciri-ciri Terorisme.

Menurut beberapa literatur dan reference termasuk surat kabar dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri terorisme adalah :

1.     Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi & militan

2.  Mempunyai tujuan politik, ideologi tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan.

3.    Tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM.

4.   Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa   takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

5.  Menggunakan cara-cara antara lain seperti : pengeboman, penculikan, penyanderaan,   pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa/publik.

Motif Terorisme.

Motif terjadinya teror yang terjadi selama ini baik yang berskala internasional maupun nasional, biasanya meliputi :

1.     Membebaskan tanah air (dari penjajah)

2.     Memisahkan diri dari pemerintahan yang syah.

3.     Sebagai proses sistem sosial yang berlaku (pembebasan dari sistem kapitalis)

4.     Menyingkirkan musuh-musuh politik dan sebagainya.

Pengamat militer A.A Maulani, mantan Kepala Bakin, menyatakan ada 4 kategori terorisme, yaitu : 1) Terorisme melawan pemerintah untuk 2) Menggulingkan atau menggantinya terorisme oleh pemerintah untuk rakyatnya sendiri, atau terhadap negara lain dalam rangka menghabisi lawan-lawan politiknya. 3) Terorisme oleh gerakan revolusioner, ultrana-sionalis, anarkis, nonpolitik (gerakan ekologi anti globalisasi dsb), gerakan milenium (aum shinrikyo) 4) Terorisme sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan nasional.

Bentuk-bentuk Terorisme.

Dilihat dari cara-cara yang digunakan :

1.  Teror Pisik yaitu teror untuk menimbulkan ketakutan, kegelisahan memalui sasaran pisik jasmani dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penyanderaan penyiksaan dsb, sehingga nyata-nyata dapat dilihat secara pisik akibat tindakan teror.

2. Teror Mental, yaitu teror dengan menggunakan segala macam cara yang bisa menimbulkan ketakutan dan kegelisahan tanpa harus menyakiti jasmani korban (psikologi korban sebagai sasaran) yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan tekanan batin yang luar biasa akibatnya bisa gila, bunuh diri, putus asa dsb.

Dilihat dari Skala sasaran teror :

1.  Teror Nasinal, yaitu teror yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan negara tertentu, yang dapat berupa : pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional.

2.   Teror Internasional. Tindakan teror yang diktujukan kepada bangsa atau negara lain diluar kawasan negara yang didiami oleh teroris, dengan bentuk :

·        Dari Pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dalam bentuk penjajahan, invansi, intervensi, agresi dan perang terbuka.

·        Dari Pihak yang Lemah kepada Pihak yang kuat. Dalam bentuk pembajakan, gangguan keamanan internasional, sabotase, tindakan nekat dan berani mati, pasukan bunuh diri, dsb.

Taktik Terorisme.

Taktik teror yang sering digunakan oleh para terorisme yang terjadi selama ini baik yang berskala interenasional maupun nasional, biasanya meliputi :

1.     Pengeboman yang paling umum digunakan sekitar 60 persentase.

2.   Pembajakan, biasanya pesawat terbang komersial, kendaraan darat termasuk kereta api dan kapal penumpang.

3.     Pembunuhan, taktik ini merupakan aksi terorisme yang tertua.

4.     Penghadangan, biasanya dilanjutkan dengan penyanderaan.

5.     Penculikan, biasanya diikuti tuntutan tembusan uang atau tuntutan politik lainnya.

6.  Penyanderaan, biasanya berhadapan langsung dengan aparat, menahan sandera ditempat umum.

7.  Perampokan, biasanya sasaranya adalah Bank atau mobil lapis baja yang membawa uang banyak, untuk membiayai kegiatan terornya.

8.  Ancaman/intimidasi, dengan cara menakuti-nakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau sekelompok orang, di daerah yang dianggap lawan.

Tujuan Terorisme.

Tujuan Jangka Pendek, meliputi :

1. Memperoleh pengakuan dari masyarakat lokal, nasional, regional maupun dunia internasional atas perjuangannya.

2.  Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat.

3. Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya.

4. Menunjukkan ketidak mampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan rakyatnya.

5.      Memperoleh uang atau perlengkapan.  

6. Mengganggu dan atau menghancurkan sarana komunikasi, informasi maupun transportasi.

7.      Mencegah atau menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif.

8.      Menimbulkan mogok kerja.

9.  Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri.

10.  Mempengaruhi jalannya pemilihan umum.

11.  Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka.

12.  Membalas dendam.

Tujuan Jangka Panjang, antara lain meliputi :

1.  Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara
    atau perang antar negara.

2.  Mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya.

3.  Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya.

4. Mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional,
    regional atau internasional.

5. Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa
    atau kelompok nasional, misalnya PLO.

Jaringan Terorisme.

Meskipun tidak ada konspirasi internasional yang jelas antar kelompok terorisme namun kecenderungan yang ada menunjukkan peningkatan kerjasama antara kelompok teroris diddunia. Jaringan atau kerjasama meliputi bantuan dalam hal sumberdaya, tenaga ahli, tempat perlindungan bahkan partisipasi dalam operasi bersama. Dibeberapa negara tertentu justru mendukung adanya kerjasama antar kelompok terorisme ini, pemeerintah menganggap penggunaan terorisme sebagai alternatif dari perang konvensional dan sebagai tentara cadangan mereka. Sebagai contoh dari beberapa literatur dapat disimpulkan bahwa : struktur Al-Qaeda disusun dalam bentuk Network with-in network, laksana holding Company dengan jaringan anak-anak perusahaan seperti Hizbullah, Hamas, Jihad Islam, Al-Mahdi, Islam Army Group dan Abu Syyaf. Di dalam anak perusahaan itu dibuat kompartemensi berupa sel-sel yang tidak saling mengenal, guna memelihara kerahasiaan maksimum. Para tokohnya terdiri dari mereka yang mengecap pendidikan di Universitas terbaik di dunia, fasih berbahasa Inggris dan mempunyai spesialisasi tertentu.

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH.

Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam merugikan organisasi, stakeholders, atau masyarakat umum. Ada tiga elemen yang paling umum untuk mendefinisi krisis: ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan waktu singkat. Berbeda dengan manajemen risiko, yang melibatkan menilai potensi ancaman dan menemukan cara terbaik untuk menghindari ancaman. Sementara manajemen krisis berurusan dengan ancaman yang telah terjadi. Jadi manajemen krisis dalam pengertian yang lebih luas merupakan sebuah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama dari saat pertama kali terjadi sampai ke titik pemulihan kembali.

1.     Sebagaimana dijelaskan dimuka, bahwa timbulnya terorisme sebagian besar diakibatkan karena adanya ketidakadilan, balas dendam atau ringkasnya adalah adanya konflik-konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berinteraksi baik skala perorangan, organisasi, intern pemerintahan maupun antar negara. Jadi adanya terorisme pada umumnya disebabkan adanya konflik-konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berinteraksi baik skala perorangan, organisasi, intern pemerintahan maupun antar negara. Jadi adanya terorisme pada umumnya disebabkan adanya konflik. Konflik yang menajam, yang kemudian terjabar dalam kondisi kritikal, dengan titik balik yang mengandung perubahan yang menentukan bagi pihak-pihak yang berkonflik, adalah suatu krisis. Manajemen krisis menangani titik balik yang didalamnya terkandung potensi perubahan yang menentukan, pemahaman terhadapnya hanya dapat dilakukan, jika orang berfikir strategik. Karena krisis adalah dijelang suatu perubahan yang menentukan, maka berfikir strategik adalah berfikir dalam kerangka perubahan. Kerangka berfikir tersebut dipandang penting karena setiap aktivitas terorisme tujuannya adalah menghendaki perubahan, pada umumnya adalah perubahan dibidang politik dan ekonomi yang dampaknya akan menimbulkan krisis.

2.     Manajemen terhadap krisis hanya akan berhasil jika yang menanganinya mampu berfikir strategik, berfikir dalam konteks perubahan. Apalagi untuk kurun waktu sekarang ini, dengan perubahan yang terjadi dalam dinamika yang tinggi, turbulen dan drastik. Perubahan yang global yang diikuti beragam konflik, akhirnya berkembang menjadi krisis yang juga skala global.

3.     Analisis terhadap krisis yang ditimbulkan oleh terorisme, dilakukan dengan dua cara yakni : analisis secara umum dan analisis menurut disiplin ilmu manajemen krisis, dengan konteks nasional, regional dan internasional.

https://www.kemhan.go.id/2012/05/23/manajemen-krisis-dalam-penanggulangan-terorisme.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme#Pengertian_terorisme

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/31/ini-perbedaan-penanganan-terorisme-sebelum-dan-setelah-revisi-uu-terorisme-disahkan. (31 MEI 2018)

https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_Krisis